HONOR KEJAWEN DI PERPUSDA

Cerita tentang dua sisi dunia yang hidup berdampingan yang kadang bersinggungan, bagi yang percaya memang itulah adanya ciptaan Tuhan, yang tidak percaya selagi belum mengalami sendiri akan mengatakan mitos. Termasuk manakah kamu???

Pingin nemu cerita honor kejawen di perpusda? temukan koleksi Kisah tanah jawa oleh @kisahtanahjawa yang diterbitkan Gagas Media, Jakarta. Ada seri Kisah tanah jawa: bank gaib, jagat lelembut, pocong gundul, unit gaib darurat dan seri kisah-kisah horror lainnya. Termasuk Cerita kejawen seperti KKN DI DESA PENARI yang sempat viral dan menggemparkan dunia maya.

Yuk kita tengok sedikit cuplikan kisah tentang kehidupan 6 Mahasiswa angkatan 2005/2006 yaitu Widya, Ayu, Nur, Bima, Wahyu, Anton yang akan melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) jalur mandiri ke sebuah desa di ujung timur Pulau Jawa selama 45 hari.

Judul buku      : KKN DI DESA PENARI

Penulis            : Simpleman

Penerbit          : Bukune

Cetakan          : 2019

ISBN               : 978-602-220-339-9

Widya, Ayu, Nur, Bima, Wahyu, dan Anton bersiap menuju desa yang akan dijadikan tempat melaksanakan KKN selama satu setengah bulan ke depan. Mengabdikan diri, membantu, dan mengedukasi kehidupan masyarakat agar menjadi lebih baik, dengan sarana dan prasarana penunjang proker (Program Kerja) mereka yang telah selesai dikerjakan.

Saat motor melaju kencang menembus hutan, widya mendengar tabuhan gamelan. Suara mendayu-dayu dan terasa semakin dekat. Tiba-tiba widya melihat sesosok manusia tengah menelungkup seakan memasang pose menari. Ia berlenggak-lengkok mengikuti irama music gamelan yang ditabuh cepat.

Siapa yang menari di malam gulita seperti ni?

Tiga puluh menit berlalu, dana tap rumah terlihat samar-samar dengan cahaya yang meski temaram bisa dilihat jelas oleh mata.

“mbak… kita sudah sampai di desa.”

… … … lanjut baca bukunya sendiri ya … … …

Namun yang pasti, dari cerita seperti KKN DI DESA PENARI atau kisah kejawen lainnya kita bisa ambil pelajaran sebagai berikut :

“Tidak ada yang tahu ajal manusia.”

“Orang bijak pernah berkata, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung.”

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini, senantiasa bisa menjadi jalan yang baik, menyadarkan bahwa dalam mengambil keputusan, akan selalu ada yang namanya karma tabor tuai.”

“mendahulukan dan menjunjung tinggi tata krama adalah salah satu bagian, bahwa kita sebagai manusia dapat hidup secara berdampingan, menjunjung tinggi dan selalu menghormati setiap budaya dan ada istiadat, di manapun, kita berada.” (ArifahNR)

GEBYAR ULANG TAHUN PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

Tahun ini Perpustakaan Nasional RI memasuki usia 41 tahun pada tanggal 17 Mei 2021, yang juga diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Dengan usia 41 tahun, tentu Perpustakaan Nasional telah melewati perjalanan yang begitu panjang dengan berbagai tantangan pada tiap masanya untuk menjaga sekaligus menciptakan peradaban, dengan memberikan layanan kepada masyarakat, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Memperingati hari ulang tahun ke 41 ini, Perpustakaan Nasional menyelenggarakan kegiatan yang menghadirkan para tokoh yang pernah dan sedang memimpin lembaga ini untuk menceritakan kilas balik perjalanan dan kiprah Perpustakaan Nasional dari masa ke masa, melalui talkshow dengan tema “41 Tahun Perpustakaan Nasional dalam Torehan Peradaban”.

Adapun narasumber yang dihadirkan meliputi :

• Hernandono, MA.,M.L.S., Kepala Perpustakaan Nasional RI Tahun 1998-2001;
• Dady Perdana Rachmananta, M.LIS., Kepala Perpustakaan Nasional RI Tahun 2001-2009;
• Sri Sularsih, M.Si., Kepala Perpustakaan Nasional RI Tahun 2010-2016;
• Muhammad Syarif Bando, MM., Kepala Perpustakaan Nasional RI Tahun 2016-sekarang;
• Supriyanto, M.Si., Staf Khusus Perpustakaan Nasional RI Tahun 2018-sekarang.

Acara secara daring ini dimoderatori oleh T. Syamsul Bahri, SH., M.Si., Ketua Umum PP Ikatan Pustakawan Indonesia Tahun 2018-sekarang. Syamsul mendampingi talkshow kilas balik para narasumber yang merupakan saksi sekaligus pelaku dalam perjalanan kepustakawan Indonesia.

Dalam sambutannya Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menyampaikan bahwa yang dimaksud oleh kepustakawanan adalah ilmu pengetahuan dan praktek dalam penyelenggaraan perpustakaan. Kepustakawanan Indonesia telah berkembang dengan terus mengikuti perkembangan serta tuntutan zaman. Kehadiran perpustakaan di Indonesia dapat dikukuhkan dengan adanya payung hukum di bidang perpustakaan yakni Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007.

Lebih lanjut, Syarif Bando mengatakan upaya yang dilakukan dalam mengukuhkan aturan tersebut pun tidak mudah. Menurut buku yang ditulis oleh salah satu narasumber yakni Blasius Sudarsono dengan judul “Antologi Kepustakawanan Indonesia” disebutkan bahwa upaya pembentukan Undang-Undang Perpustakaan telah dimulai sejak akhir dasa warsa 1980-an dan mengalami berbagai permasalahan serta tantangan dalam perumusannya. Namun, dengan adanya pertemuan yang intensif dengan Komisi X DPR RI pada akhirnya Rancangan Undang-Undang tersebut mampu dihasilkan.

“Cita-cita bangsa ini seperti yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 dalam hal memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud diantaranya dengan kehadiran perpustakaan sebagai salah satu lembaga pendidikan,” ungkap Syarif Bando.

Sejatinya keberadaan Perpusnas tentu saja tidak bisa lepas dari kontribusi banyak tokoh yang mempelopori pembentukannya. Dunningham merupakan salah satu dari tokoh tersebut, dia mengusulkan pembentukan sistem nasional perpustakaan pada tahun 1953 yang berdasar pada hasil kajiannya ke perpustakaan di Indonesia. Selain itu, ada juga tokoh dalam negeri yang memiliki kontribusi besar yaitu Mastini Hardjoprakoso yang pada tahun 1971 membuat makalah berjudul “The need of National Library for Indonesia”. Dalam makalah itu dia memaparkan betapa pentingnya kehadiran Perpusnas di Indonesia.

Satu hal yang pasti, motor penggerak yang tidak boleh ditinggalkan dari penyelenggaraan suatu perpustakaan adalah profesi pustakawan. Syarat agar suatu profesi diakui yakni dengan adanya organisasi profesi. Organisasi profesi pustakawan bernama Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) didirikan dalam Kongres Pustakawan Indonesia di Ciawi, Bogor pada tanggal 5-7 Juli 1973. Melalui Ikatan Pustakawan Indonesia diharapkan para Pustakawan dan tenaga perpustakaan bekerjasama dengan seluruh stakeholder terkait mampu membangun kepustakawanan Indonesia semakin lebih baik ke depannya.

Talkshow “41 Tahun Perpustakaan Nasional dalam Torehan Peradaban”, mengajarkan kita betapa pentingnya mengetahui dan mempelajari sejarah. Karena dari sejarah tersebut, sudut pandang kita akan menjadi lebih luas dan berusaha memahami bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi, apa penyebabnya sehingga kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi setelahnya. Bagaimana pun semua yang terjadi di masa lalu akan mempengaruhi kehidupan kita di masa kini dan apa yang dilakukan di masa ini akan mampu mempengaruhi hidup kita di masa depan, seperti layaknya mata rantai yang saling tersambung satu dengan yang lainnya. (ARIFAH NR)

Selamat Ulang Tahun Perpustakaan Nasional RI ke-41

“ Integrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural ”

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan pada Senin, 24 Mei 2021 menyelenggarakan kegiatan “Pelatihan Strategi Pengembangan Perpustakaan Desa” yang diikuti oleh 22 Pengelola Perpustakaan Desa Binaan di Aula Dinarpusda. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang Perpustakaan Ibu Melik Kunto P., SE. MM. mewakili Kepala Dinarpusda.

Materi Pelatihan ini meliputi “Sosialisasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial” dan “Tranformasi Dinarpusda Grobogan untuk Grobogan Hebat” yang disampaikan oleh Arifah Nurcahyaning R., S. Sos. (Pustakawan Ahli Muda). Adapun materi “Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)” dan “Sosialisasi Otomasi Perpustakaan dan e-Book Grobogan” disampaikan oleh Bapak Drs. Aris Munanta, (Kepala Seksi Konservasi Alih Media dan Pelestarian Bahan Perpustakaan).

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah upaya untuk penguatan literasi masyarakat dan pemerataan informasi, serta peningkatan kesejahteraan. Perpustakaan menjadi lembaga yang strategis untuk meningkatkan literasi masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi sesuai dengan konteks kebutuhan masing-masing.

Peran Perpustakaan dalam mendukung salah satu dari 7 (tujuh) prioritas nasional pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, berada pada prioritas nasional ke 4 (empat) yaitu “revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”. Pemerintah telah menetapkan peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai kegiatan dalam program prioritas nasional 4 yaitu meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

Perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang menfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan hak azasi manusia.

Sasaran program ini adalah pemuda, perempuan, pengusaha mikro, pelajar dan difabel. Adapun  fokus sasaran adalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Program ini bertujuan terciptanya masyarakat sejahtera melalui trasformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan 3 (tiga) strategi program yaitu :

• Peningkatan layanan Informasi, meningkatkan kualitas layanan informasi perpustakaan melalui koleksi bahan pustaka, layanan computer dan internet untuk masyarakat;
• Pelibatan Masyarakat, meningkatkan penggunaan layanan perpustakaan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat;
• Advokasi, melakukan advokasi dan membangun kemitraan untuk membangun dan mendorong berkelanjutan transformasi perpustakaan.

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial pada layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan diwujudkan dengan menyediakan ruang computer dan layanan internet untuk pemustaka serta berbagai kegiatan pelibatan masyarakat yang diselenggarakan di Perpustakaan.

Kegiatan pelibatan masyarakat yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan antara lain : Komunitas Ketrampilan Grobogan (Kotagro), Komunitas Menulis Grobogan (Tasmega), Belajar menggambar dan mewarnai (Langgar), Belajar Tari Tradisional (Belatari), Pelatihan Fotografi, Coversation English Club, English fun for kids, Kelas Parenting, Kelas Pemasaran Online dll. Kegiatan pelibatan masyarakat ini diselenggarakan scara rutin dilayanan perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan. (ArifahNR)

“DINARPUSDA GROBOGAN, GROW UP!!!”

Hadir Memberikan Wahana Belajar yang REPRESENTATIF dan REKREATIF

     Dalam Rangka Mencerdaskan & Memberdayakan Masyarakat

Kegiatan Dimulai Jam 15.30 WIB Datang langsung ke :

LAYANAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

Jl. Jendral Sudirman No. 39 Purwodadi Telepon (0292) 422852

PerpuSeru, Literasi untuk Kesejahteraan

Dipersembahkan oleh :

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH (DINARPUSDA) KABUPATEN GROBOGAN 

KOMITMEN

Implementasi program membutuhkan komiten kuat, kerjasama internal dan eksternal, serta ide-ide kreatif untuk menerapkan strategi-strategi transformasi perpustakaan berbasis inklusi social (Tim Konsultan Literasi 2020)

SOSIALISASI AUDIT KEARSIPAN INTERNAL INSTANSI PEMERINTAH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, bahwa Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten harus melaksanakan Audit Kearsipan Internal, agar penyelenggaraan kearsipan sesuai standar peraturan kearsipan.

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang baik dan benar memerlukan beberapa komponen, meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan yang didukung oleh Sumber Daya Manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Penyelenggaraan kearsipan sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip dan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang handal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan penyelenggaraan kearsipan dapat tercapai maka di perlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip, baik pada tingkat pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu di laksanakan pengawasan kearsipan yang komprehensif. Hal ini sejalan dengan semangat Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang di canangkan oleh Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu dengan memasukkan Indeks Manajemen Kearsipan sebagai salah satu komponen 8 area perubahan yaitu pada Penguatan Tata Laksana.

Sosialisasi Pengawasan/Audit Internal Kearsipan ini  sebagai tindak lanjut dari pengawasan atau audit kearsipan yang telah dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Gubernur melalui Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017, dan juga sebagai upaya mendorong Organisasi Perangkat Daerah selaku pencipta arsip untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang andal, terciptanya keamanan, keselamatan dan ketersediaan arsip yang autentik serta terpercaya sebagai aset nasional.

Dalam menghadapi tantangan VUCA ( Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity ) ke depan yaitu situasi dunia yang kita hidup sekarang di mana adanya perubahan yang sangat  cepat, keadaan yang tidak pasti dan tidak terduga , di pengaruhi oleh banyak orang dan kompleks. Adanya ketidakpastian ini menggambarkan situasi dimana orang akan sulit mempredikasi sebuah keakuratan yang terjadi. Untuk  menghadapi tantangan tersebut, di perlukan kemampuan untuk beradaptasi secara cepat dan efisien dengan perubahan yang cepat termasuk penyelenggaraan kearsipan harus sesuai dengan peraturan kearsipan guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Hilangnya beberapa arsip milik Negara dan pemerintah daerah, polemik asset negara dan asset daerah karena tidak didukung oleh bukti kepemilikan arsip, sulitnya menemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat di organisasi perangkat daerah, penumpukan arsip di sembarangan tempat, pengelolaan arsip yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan merupakan permasalahan kearsipan  yang sangat kompleks yang sering terjadi pada pemerintahan dan organisasi perangkat daerah. Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah ditentukan dengan tata kelola pengarsipan yang baik pula. Bukan hanya kinerja keuangan dan pembangunan yang membutuhkan audit dan pengawasan, tetapi bidang kearsipan pun harus dilaksanakan audit dan pengawasan kearsipan, karena urusan kearsipan merupakan salah satu urusan wajib pada pemerintah daerah sehingga penyelenggaraannya harus diawasi.

Pengawasan atau audit kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar  kearsipan dalam penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan/Audit  Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah dalam hal ini adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan.  Bupati melalui Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten Grobogan akan melaksanakan Audit Kearsipan Internal bagi Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Grobogan pada tahun  ini, yang di awali dengan kegiatan Sosialisasi  Pengawasan atau Audit Kearsipan Internal. Melalui Audit Kearsipan Internal nantinya akan diperoleh peta kondisi penyelenggaraan kearsipan daerah Kabupaten Grobogan. Dengan adanya audit kearsipan akan memberikan ruang bagi organisasi perangkat daerah untuk melakukan perubahan berdasarkan rekomendasi hasil audit. Perlu diketahui bahwa tujuan audit kearsipan sebenarnya bukan untuk menghukum tetapi bagaimana agar organisasi perangkat daerah selaku pencipta arsip melaksanakan pengelolaan arsip di lingkungan masing-masing secara prosedural dan sistemik.

Dengan adanya Sosialisasi Pengawasan Kearsipan Internal ini merupakan tahapan awal bagi kita semua untuk lebih mengetahui apa itu pengawasan atau audit kearsipan, untuk itu kepada peserta Sosialisasi kami berharap agar :

• 1.  Mengikuti kegiatan ini dengan penuh perhatian dan serap setiap informasi yang diberikan oleh Narasumber;

2.  Tindak lanjuti hasil Sosialisasi Pengawasan/Audit Kearsipan Internal di organisasi perangkat daerah masing - masing dan ;

3.  Laporkan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah untuk melakukan persiapan pelaksanaan Audit Kearsipan Internal.

     Terhadap Organisasi Perangkat Daerah, agar mempersiapkan hal – hal sebagai berikut :

      a.  Setiap OPD agar menyediakan Record Center (Ruang penyimpanan/Pengelolaan Arsip);

      b.  OPD agar menetapkan Petugas Pengelola Arsip dengan Surat Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah;

      c.  OPD agar memfasilitasi sarana prasarana dalam pengelolaan Arsip;

      d.  Setiap OPD agar menerapkan pengelolaan dan penyimpanan arsip sesuai dengan standar peraturan kearsipan.